BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna perihal Persetujuan bersama Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 Banjarmasin, Kamis (13/6/2024).
Rapat Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin, Hari Wijaya, didampingi Wakil Ketua M Yamin HR, Matnor Ali dan Tugiatno. Dari Pemkot hadir Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman, sejumlah Kepala SKPD, Camat beserta stakeholder dan jajaran anggota fraksi.
Pada kesempatan tersebut, Ibnu Sina menegaskan hasil audit yang diterima Banjarmasin menunjukkan prestasi luar biasa dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya.
Ibnu Sina mencatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp18,119 miliar. “Ini pertama kalinya kita mendapatkan Silpa terbilang kecil yang biasanya selalu di atas Rp100 miliar,” ungkapnya.
Menurutnya, angka Silpa yang kecil menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran, serta ketepatan dalam perencanaan.
“Jika Silpa kecil, itu berarti proses anggaran kita tepat sasaran. Alokasi anggaran untuk proyek dan program kegiatan tidak meleset terlalu jauh, ini menggambarkan situasi yang efisien dan perencanaan yang tepat,” paparnya.
Ia menambahkan angka Silpa itu menjadi acuan penting dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan nanti. Ibnu juga menginginkan target-target pendapatan dan efisiensi anggaran akan semakin baik seiring waktu.
Dengan pencapaian ini, Ibnu berharap efisiensi dan ketepatan dalam perencanaan anggaran akan terus meningkat, membawa manfaat yang lebih besar bagi warga Banjarmasin.
Tak lupa, Ibnu Sina juga turut mengapresiasi catatan dari DPRD dimana hampir semua komisi memberikan masukan yang konstruktif.
“Catatan dari dewan akan menjadi bahan untuk perbaikan di perubahan 2024 dan perencanaan 2025,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengklarifikasi mengenai sisa hutang Pemkot Banjarmasin. “Hingga hari ini, dari sisa Rp14 miliar, tinggal Rp6 miliar yang perlu dibayarkan. Semua hutang Pemkot akan dilunasi,” sebutnya.
Menanggapi pertanyaan tentang pelaksanaan proyek pemerintah kota, beliau memastikan bahwa sebagian besar proyek sudah berjalan.
“Saya sudah mencabut surat edaran Wali Kota yang menunda proses kegiatan. Mulai awal Juni, semua kegiatan bisa segera dilaksanakan, termasuk proses lelang,” jelasnya.
Ibnu pun berharap perencanaan kegiatan segera terlaksana dan bisa berjalan optimal sesuai kesepakatan di APBD 2024.
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya turut mengapresiasi keberhasilan Pemkot dalam menekan angka Silpa pada pelaksanaan APBD 2023.
Kemudian, Harry juga menyambut baik opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang diberikan kepada Banjarmasin.
“Ini merupakan Opini WTP yang ke-11 kalinya diterima Banjarmasin,” sebutnya.
Harry berharap hasil yang didapat Pemkot Banjarmasin ini dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja kedepannya yang lebih baik lagi. (lokalhits)
