DIY – Stunting saat ini masih menjadi momok yang mengkhawatirkan. Upaya percepatan penurunan angka stunting pun terus dilakukan di Indonesia tak terkecuali di Kalsel.
Komisi IV DPRD Kalsel melihat stunting masih perlu diwaspadai. Pasalnya berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SDGI) di 2022 lalu, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah usia 2 tahun di Kalsel sempat turun drastis, namun data terbaru saat ini terlihat naik sangat tipis atau kembali naik sebesar 0,1 persen.
Menindaklanjuti hal tersebut, rombongan Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Kalsel melakukan berbagai langkah agar angka tersebut tidak semakin meningkat.
“Diantaranya menggali informasi program unggulan di provinsi lain dengan prevalensi stunting lebih rendah ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi Jumat, (28/6/2024).
Firman mengatakan, saat ini di Kalsel perlu menambah program-program yang fokus pada pencegahan sebelum stunting itu sendiri terjadi.
“Selama ini di Kalsel kita agak terlalu fokus pada hilirnya, misalnya pemberian makanan tambahan dan sebagainya. Tetapi di hulunya barangkali agak kurang kenceng penanganannya,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3AP2 DIY, Soleh Anwari mengatakan, dalam penanganan stunting yang dilakukan pihaknya diantaranya adalah dengan meningkatkan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Misalnya terangnya, melakukan inventarisasi masing-masing OPD sehingga mengetahui apa saja yang dilakukan. Seperti dari BKKBN DIY melakukan promosi dan KIE bersama DPR RI, Dinas Perikanan dan Kelautan DIY kampanye Gemarikan, Dinkes melaksanakan pembinaan Germas dan Posyandu, lalu DP3AP2 sosialisasi program KB dan dapur sehat dan sebagainya.
“Kemudian terkait anggaran terus diusahakan, bahkan Wakil Ketua DPRD kita memberikan anggaran Perjadin keluar negerinya untuk kegiatan dari penurunan angka stunting ini,” terangnya.
Hanya saja terkait program pencegahan stunting di DIY menurut Soleh masih belum maksimal, salah satu contohnya program pembagian tablet tambah darah kepada anak-anak sekolah tingkat SMP dan SMA sebagai suatu upaya mencegah stunting, ternyata tidak dikonsumsi sesuai arahan.
Soleh juga menambahkan, pergerakan penanganan stunting ini tak lepas dari peran pemerintah kab/kota. Sehingga Pemprov DIY juga rutin melalukan pertemuan, Rakor hingga monitoring untuk mengoptimalkan penanganan stunting.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gina Mariati mengapresiasi program-program serta sinergitas yang dilakukan keseluruhan perangkat daerah di DIY dalam upaya penurunan angka stunting.
“Program disini luar biasa, di DIY ini mereka didukung pemerintah dan DPRD-nya melalui pokir bisa juga memberikan kegiatan guna penurunan stunting,” katanya.
Lalu lanjutnya, di DIY juga ada program pendampingan untuk perempuan yang mau menikah, kemudian ada program menemani anak menyelesaikan makan sampai habis. “Jadi di DIY ini mulai dari programnya hingga anggarannya sepenuhnya didukung,” jelasnya. (lokalhits)
