DKI JAKARTA – Ketua DPRD Kalsel, Supian HK
mengharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2023 dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kepada Presiden RI, Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/24).
Tidak sendirian, nakhoda Wakil Rakyat “Rumah Banjar” itu berhadir bersama-sama dengan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan didampingi Sekretaris DPRD Kalsel, M Jani.
Dirinya mengapresiasi upaya BPK dalam menyusun dan menyerahkan LHP atas LKPP TA 2023 dan IHPS II Tahun 2023.
“Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di seluruh tingkat pemerintahan,” ucap Supian.
Tentunya, harapan dari pria kelahiran Rantau Bujur, 25 September 1957 itu, memberi gambaran yang positif dan optimis tentang masa depan pengelolaan keuangan negara, sekaligus menunjukkan komitmen DPRD Kalsel untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Supian mengatakan, dirinya juga merasa bangga atas capaian WTP pemerintah pusat yang ke-8 kali berturut-turut sejak diraihnya LKPP pada tahun 2016 silam. Ia berharap dapat terus meningkat, sebab menurutnya itu bukti bahwa APBN yang notabene merupakan uang rakyat sudah dipergunakan dengan baik.
Kalsel sendiri ujarnya sudah 11 kali berturut-turut mendapatkan predikat WTP dan harus terus ditingkatkan baik koordinasi maupun kolaborasi.
“Sebab kesuksesan pemerintah tidak lepas dari kesuksesan DPRD nya, pun juga sebaliknya, kesuksesan DPRD juga tidak lepas dari kesuksesan Pemerintahnya,” jelasnya.
Selain itu, Supian HK juga berharap terjalinnya kerja sama yang lebih erat antara BPK dan pemerintah daerah dalam mengawasi dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Hal ini sejalan dengan pidato Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun yang juga berkomitmen mendukung good governance. Menurutnya, peran para pemangku kepentingan di Indonesia, telah membawa ekonomi yang relatif pulih dan membaik pasca Pandemi Covid-19 jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI turut disampaikan Joko Widodo, yang menurutnya telah bekerja keras menyelesaikan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.
“Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” ujarnya.
Ia melanjutkan, bahwa WTP merupakan kewajiban yakni kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. (lokalhits)
